Fokus Menyelesaikan Masalah Honorer, Menpan RB Ungkap Penyebabnya, Ternyata Oh Ternyata

  • Bagikan
X

Pojokkiri.net, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas tengah fokus menuntaskan masalah honorer.

Penuntasan masalah tersebut terkait dengan penghapusan honorer pada 28 November 2023.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 7 September, ia langsung gerak cepat. Salah satu yang diprioritaskan merupakan menuntaskan masalah honorer K2 dan K1."Sejak dilantik jadi menteri, saya ditelepon para bupati. Mereka meminta solusi untuk penyelesaian honorer," kata MenPAN-RB Azwar Anas, Minggu (18/9/2022).

Ia pun bisa merasakan permintaan para kepala daerah. Karena, selama 10 tahun menjadi bupati, honorer menjadi salah satu masalah yang krusial. Para kepala daerah juga meminta solusi dari KemenPAN-RB terkait tenggat waktu penyelesaian honorer.Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, diberikan tenggat waktu lima tahun untuk pelaksanaan regulasi tersebut.Dengan demikian, pada 28 November 2023 hanya ada PNS dan PPPK. Honorer atau tenaga non-ASN tak ada lagi."Itu semua regulasi ya, tetapi ada permintaan dari kepala daerah yang meminta solusi lainnya. Itu yang membuat saya gerak cepat," ucapnya.

Untuk mencarikan skema penyelesaian honorer, Menteri Anas membahasnya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sumber: jpnn.com

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan Anda ke alamat email [email protected].
  • Bagikan