Jokowi: Bodoh Sekali Kita! Uang dari Pajak Rakyat Tapi Dipakai Beli Produk Impor

  • Bagikan

POJOKKIRI.NET - Presiden Jokowi menegaskan agar anggaran belanja pemerintah tidak digunakan untuk belajar produk impor. Jokowi menekankan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah harus dioptimalkan untuk produk dalam negeri.

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi di pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Selasa (14/6).

Menurut Jokowi, anggaran pemerintah seharusnya memiliki tiga hal penting untuk menciptakan nilai tambah. Pertama, tidak hanya berfokus pada belanja saja, namun harus memberikan nilai tambah pada negara.

Kedua, kata Jokowi, anggaran pemerintah harus dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian ketiga, adalah efisiensi.

Banyak Produk Lokal Berkualitas, Namun Masih Impor

Jokowi menceritakan perjalanannya saat ke Wakatobi. Saat itu, dirinya mengeluhkan banyak produk lokal yang berkualitas dan terkemas dalam kemasan yang baik namun belanja masih impor.

Padahal, kata dia, barang dalam negeri selain berkualitas juga harganya lebih murah. Misalnya mesin jahit jika dibeli impor harganya mencapai Rp 13 juta. Sedangkan di dalam negeri harganya lebih murah Rp 12,8 juta.

"Apa sih bedanya? Lebih murah jelas! Sudah tutup mata beli yang PDN itu. Enggak ada alasan," ujarnya.

Contoh lainnya, kata Jokowi, oksigen kanula atau pipa oksigen yang harga impornya Rp 8,3 juta, namun dijual di dalam negeri jauh lebih murah Rp 6,9 juta.

Jokowi juga mengimbau, jika memang ada produk dalam negeri yang harganya ternyata lebih mahal, tetap harus diprioritaskan untuk dibeli.

"Alat mekanik, yang impor harganya Rp 22,9 juta, yang dalam negeri harganya Rp 28 juta, beli tetap yang PDN. Jangan alasannya lebih murah, yang impor lebih murah, enggak. Terpaut sedikit tetap beli yang produk dalam negeri. Karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan!" kata dia menegaskan.

Sumber: kumparan

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan Anda ke alamat email pojokkiridotnet@gmail.com.
  • Bagikan